“Harapan saya semua pihak bisa hadir supaya pembahasan lebih terang dan tuntas,” ucapnya.
Menurutnya, hasil audiensi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh elemen masyarakat, termasuk media, berjalan sebagaimana mestinya.
“Apa yang terjadi hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang memang harus dijalankan untuk memastikan pekerjaan sesuai aturan,” kata Cahyono menambahkan.
Sementara itu, Ketua AWP Kota Tasikmalaya, Adehera, mengatakan audiensi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan dana publik. Ia menilai langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami hadir sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk pengawasan agar proyek yang menggunakan uang rakyat berjalan sesuai aturan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Adehera.
Ade Hera juga mengapresiasi sikap terbuka BPBD yang bersedia menjadwalkan untuk audiensi ulang dan akan memberikan ruang klarifikasi, walaupun pihak BPBD hanya diwakili oleh Kabid yang baru.
“Kami menghargai respons BPBD, khususnya Kabid Darlok yang baru menjabat, yang terbuka dan menghormati proses ini, tidak seperti Kabid Darlog sebelumnya yang saat itu malah menghindar, Ke depan kami berharap audiensi lanjutan bisa menghadirkan semua pihak terkait, diantaranya PPK, PPTK dan penyedia termasuk tim pengawas, agar persoalan ini semakin jelas,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ketua AWP Kota Tasikmalaya menegaskan akan terus mengawal hasil audit BPKP dan memantau perkembangan pelaksanaan proyek BTT penanganan abrasi di Sindangjaya Kecamatan Cikalong begitu juga dengan kegiatan BTT yang di Ciroyong, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Hingga seluruh prosesnya selesai dan terbuka kepada publik.
“Kami akan tetap memantau dan mengawal proses ini sampai tuntas. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pemerintah,” pungkas Adehera. Darusman
