Penertiban ini juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga. Kepala Bidang Perdagangan bahkan mengakui belum memiliki data pasti mengenai jumlah minimarket yang telah memiliki izin lengkap.
Langkah penyegelan ini disambut positif oleh sejumlah pelaku UMKM. Salah satunya Ibu Nina, pemilik warung tradisional yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun di dekat lokasi penyegelan.
“Saya tidak anti minimarket, tapi aturan harus adil. Kalau kami yang kecil taat, yang besar pun harus tunduk,” ucapnya.
Ketua DPD ARK1LYZ Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Rifky Firdaus, menyatakan bahwa penyegelan ini merupakan hasil dari upaya advokasi pihaknya selama beberapa waktu terakhir.
“Kami bukan anti investasi. Tapi jangan gunakan logika kapital untuk melanggar hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP ARK1LYZ, Septia Herlianto, meminta pemerintah untuk tidak berhenti pada penyegelan simbolis, melainkan aktif melakukan inventarisasi, pembenahan sistem, dan penegakan sanksi.
“Kepastian hukum bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan biarkan daerah ini menjadi tempat tumbuhnya pelanggaran,” tambahnya.
Ketua Rakyat Peduli Demokrasi, Dadan Jaenudin, menegaskan bahwa integritas Satpol PP dan instansi terkait adalah hal mutlak. Ia meminta seluruh proses dilakukan secara transparan dan adil tanpa tekanan dari pihak mana pun.
“Saya mendukung penertiban, tapi jangan ada kepentingan di baliknya. Integritas adalah harga mati,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan segera menyelesaikan persoalan 47 minimarket yang belum berizin. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penyegelan, tetapi harus dilanjutkan dengan pembaruan data, integrasi sistem antar dinas, dan penindakan administratif yang menyeluruh.
“Kabupaten Tasikmalaya sedang menata ulang wajahnya. Kepatuhan terhadap hukum harus menjadi fondasi, bukan sekadar slogan,” tutup pernyataan resmi dari DPUTRLH. (Ajat)
