“Harusnya kalau sapi dijual, uangnya ada. Jangan sampai sapinya hilang, uangnya juga hilang. Kalau kepala desa lebih transparan dan melibatkan unsur pemerintah desa lainnya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Selama ini BPD seperti hanya jadi pajangan, tidak pernah difungsikan,” tegasnya.
Sementara itu, seorang penggiat kontrol sosial di wilayah setempat juga angkat suara. Ia menilai program ketahanan pangan dari Dana Desa Tahun 2022 yang digunakan untuk membeli sapi diduga tidak efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami mendorong aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk turun langsung mengaudit Desa Pasir Salam. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa itu wajib transparan, akuntabel, dan partisipatif, artinya melibatkan masyarakat,” ujarnya, seraya meminta namanya tidak dipublikasikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Mangunreja belum dimintai tanggapan resmi. (bersambung)
(Ajat)
