Apabila mengacu pada ketentuan pengelolaan bantuan pertanian, kepengurusan kelompok penerima bantuan diharapkan memenuhi persyaratan administrasi dan tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan. Oleh karena itu, keabsahan kepengurusan maupun kesesuaian pelaksanaan kegiatan dinilai perlu mendapat perhatian dari instansi berwenang.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp195 juta yang bersumber dari APBN, masyarakat berharap pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis agar manfaatnya dapat dirasakan petani dalam jangka panjang. Setiap dugaan pengurangan mutu pekerjaan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari P3A Bakti Makmur Cikunir maupun instansi pembina terkait. Sejumlah pihak mendorong agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat Daerah, serta instansi teknis yang berwenang segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian kualitas pekerjaan, administrasi pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya penyimpangan, diharapkan dilakukan langkah perbaikan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penggunaan dana negara tetap akuntabel dan tujuan pembangunan irigasi bagi kesejahteraan petani dapat tercapai.
(Bersambung)
Ajat/Tim
