Kilaspendidikan.com, Berita Tasikmalaya — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Barangbang, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, kini menjadi sorotan publik.
Program yang dirancang untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu tersebut diduga diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya pemotongan dana PIP sebesar Rp100.000 per siswa. Pemotongan tersebut diklaim sebagai biaya transportasi pengambilan dana ke BRI Unit Kecamatan Salopa dan sebagai “pemerataan” yang tidak jelas tujuannya.
Salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa dari total dana Rp450.000 yang seharusnya diterima, para orang tua hanya menerima Rp350.000.
“Setelah cair, uang tersebut dipotong Rp50.000 untuk ongkos mobil ke BRI Salopa, dan Rp50.000 lagi untuk pemerataan, tapi tidak dijelaskan pemerataan itu untuk apa,” ungkapnya.
Menanggapi isu tersebut, Kepala SDN Barangbang, Cece, membantah keras adanya praktik pungli dalam penyaluran PIP di sekolahnya. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah melakukan pemotongan dalam bentuk apapun.
“Di SDN Barangbang sampai hari ini saya tidak pernah melakukan potongan, apalagi pungutan terhadap penerima PIP. Kami pun tidak menerima bukti apapun terkait pemotongan atau penyalahgunaan PIP,” ujar Cece saat ditemui di kantornya pada 8 Oktober 2025 yang lalu.
Cece menjelaskan bahwa pengelolaan PIP telah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025. Pihak sekolah, lanjutnya, hanya bertugas mengusulkan data siswa ke sistem CiPintar, mengaktivasi rekening, serta memberikan informasi pencairan kepada orang tua siswa.
“Kami tidak tahu menahu soal penggunaan dana PIP oleh siswa maupun orang tua. Tugas kami hanya sebatas mengusulkan data, aktivasi rekening, dan memberikan informasi pencairan,” tegasnya.
Meski demikian, Cece berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan dugaan pungli tersebut. Ia menyatakan akan melakukan pendekatan, verifikasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Jika terbukti ada oknum terlibat, maka pihak sekolah tidak akan melibatkan mereka dalam pengelolaan PIP di masa mendatang.
