Tak hanya itu, ditempat yang sama Sekjen FORWAPI Ade Global menilai kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak proyek pembangunan yang seharusnya menyerap tenaga kerja dan membuka peluang ekonomi tidak berjalan, sehingga perputaran ekonomi daerah pun tersendat.
“Pemangkasan anggaran tanpa penjelasan yang jelas bisa memicu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah daerah. Apalagi, bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD sangat berpotensi terhambat, padahal hal itu dibutuhkan masyarakat kecil,” tambahnya.
FORWAPI mendesak Pemkab Tasikmalaya untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan dan mekanisme cut off anggaran tersebut. Transparansi dianggap penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.
“Jika pemangkasan dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme yang jelas, hal ini berpotensi memicu masalah hukum, audit BPK, hingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan,” pungkas Ade. (Win/Mar)
