Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin penting berhasil disepakati. Pihak keluarga korban menyatakan secara sukarela mencabut tuntutan yang berkaitan dengan pengunduran diri terduga pelaku dari jabatan perangkat desa. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat bahwa kesepakatan islah pertama dinyatakan gugur dan tidak lagi menjadi dasar penyelesaian perkara.
Dengan demikian, satu-satunya kesepakatan yang diakui dan berlaku saat ini adalah hasil islah kedua yang telah disetujui bersama oleh seluruh pihak yang hadir.
Terkait status jabatan perangkat desa yang sebelumnya menjadi polemik, pihak terduga pelaku menyampaikan keinginan untuk kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Namun demikian, keputusan mengenai aspek administrasi dan kepegawaian tetap akan mengikuti ketentuan serta mekanisme yang berlaku. Pemerintah Desa berencana berkonsultasi dan meminta arahan kepada pihak Kecamatan guna menentukan langkah selanjutnya.
Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk mencabut seluruh laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Pihak terduga pelaku pun menyatakan kesediaannya mencabut berbagai surat permohonan maupun dokumen administrasi yang pernah diajukan kepada Pemerintah Desa terkait status jabatannya.
Kepala Desa setempat membenarkan bahwa kesepakatan damai tersebut telah dicapai dan menjadi dasar penyelesaian persoalan antara kedua belah pihak.
Meski kasus ini dinyatakan selesai melalui jalur damai, peristiwa tersebut tetap menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, kasus ini melibatkan seorang anak di bawah umur yang secara hukum dan sosial berhak memperoleh perlindungan khusus. Di sisi lain, keterlibatan seorang aparatur desa juga memunculkan harapan publik agar setiap penyelenggara pemerintahan senantiasa menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat. (TIM)
