kilaspendidikan.com, Berita Tasikmalaya — Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah kembali mencuat di tingkat bawah. Kali ini, warga di Sanding Wetan, Desa Banyurasa, Kecamatan Sukahening, mengeluhkan adanya kebijakan tidak resmi yang diduga diterapkan oleh oknum kader Posyandu, yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan keikutsertaan imunisasi.
Seorang warga penerima manfaat MBG mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya yang berusia di atas dua tahun tidak menerima jatah makanan bergizi. Alasan penolakan tersebut diduga karena sang anak tidak hadir dalam kegiatan imunisasi campak di Posyandu Melati pada Rabu, 15 April 2026 yang lalu, ucapnya. Senin (20/04/2026).
Menurut penuturan orang tua, ketidakhadiran itu bukan tanpa alasan. Anak mereka tengah mengalami demam tinggi dan telah dibawa berobat ke Puskesmas Rajapolah. Pihak tenaga medis bahkan menyarankan agar imunisasi ditunda demi menghindari risiko kesehatan yang lebih serius.
“Dokter menyarankan ditunda karena anak sedang sakit. Tapi setelah itu, justru anak kami tidak mendapatkan MBG. Kami kaget, karena ini kan program pemerintah, bukan kebijakan kader,” ujar orang tua tersebut.
Hasil penelusuran menunjukkan adanya informasi yang beredar di grup internal kader Posyandu Melati, yang menyebutkan bahwa balita yang tidak mengikuti imunisasi campak tidak berhak menerima MBG. Aturan ini diduga tidak memiliki dasar kebijakan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah.
Sejumlah warga mempertanyakan validitas kebijakan tersebut. Pasalnya, MBG merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak, sementara imunisasi adalah program kesehatan preventif yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi medis anak.
