Lebih lanjut menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, konsultan supervisi disebut baru menandatangani kontrak setelah pekerjaan berjalan sekitar satu bulan. Padahal, anggaran supervisi tidak kecil. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa fungsi pengawasan hanya bersifat formalitas.
Berangkat dari berbagai kejanggalan tersebut, masyarakat menduga adanya praktik “main mata” antara BBWS Citanduy dan kontraktor utama. PT Hutama Karya (Persero) bahkan dinilai hanya berperan sebagai perantara atau “broker proyek”, sementara pekerjaan di lapangan diduga sepenuhnya disubkontrakkan tanpa pengawasan optimal.
Meski masih sebatas dugaan, masyarakat menyatakan akan menindaklanjutinya dengan aksi dan pendalaman ke BBWS Citanduy sebelum menempuh jalur pengaduan resmi. Mengingat total anggaran Inpres Tahap III untuk 13 titik di wilayah kerja BBWS Citanduy mencapai sekitar Rp. 47 miliar, audit menyeluruh dinilai sangat diperlukan.
Selain persoalan teknis, dampak sosial terhadap warga sekitar juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data inventarisasi Kelurahan setempat, terdapat sekitar 52 warga yang terdampak kegiatan proyek.
Sebanyak 10 warga di antaranya telah mengalami kerugian, seperti penebangan pohon tanpa izin dan sawah yang tertimbun urugan tanah. Salah satu warga, Saonah, mengaku tujuh batang pohon kelapa di lahan milik pribadinya ditebang tanpa pemberitahuan atau izin terlebih dahulu.
Minimnya komunikasi, informasi, serta etika pelaksana kegiatan dinilai menjadi penyebab utama munculnya konflik dengan warga. Kondisi tersebut dinilai jauh dari semangat program Inpres yang seharusnya mengedepankan kemanfaatan, kualitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Masyarakat menegaskan tidak anti terhadap program pemerintah pusat. Justru karena ini merupakan program Inpres, pelaksanaannya dituntut untuk lebih akuntabel agar tidak mencederai visi besar pembangunan nasional.
Warga pun menyatakan tidak akan ragu menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius dalam pelaksanaannya. (Tatang Hidayat)
