Hal ini menunjukkan betapa padatnya agenda DKPP dalam menindaklanjuti laporan masyarakat demi menjaga integritas pemilu.
Sidang perkara 151-PKE-DKPP/V/2025 bukan sekadar memeriksa dugaan pelanggaran individu, melainkan juga menguji konsistensi lembaga dalam menjaga kepercayaan rakyat. Jika putusan DKPP tegas, maka akan menjadi preseden penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya bekerja sesuai hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika.
Publik kini menanti hasil putusan yang akan dijatuhkan. Apakah DKPP akan memberikan rehabilitasi penuh, peringatan keras, atau bahkan pemberhentian terhadap teradu, semua akan menjadi catatan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalay.
Dua orang saksi dari pihak pengadu yang hadir dalam sidang etik perkara ini turut memberikan keterangannya kepada awak media.
“Saya hadir memberikan keterangan sesuai fakta yang saya lihat sendiri. Apa yang saya sampaikan di depan majelis adalah bentuk tanggung jawab moral, karena saya ingin proses pemilu berjalan jujur dan adil. Dugaan pelanggaran ini nyata terjadi dan merugikan kepercayaan masyarakat.” Ujar Parhan salah satu saksi dari pihak pengadu.
Sementara itu, Arip yang juga menjadi Saksi dari pihak pengadu dalam perkara ini mengatakan “Keterangan saya mendukung apa yang sudah disampaikan pengadu. Saya membawa bukti dokumen dan catatan yang memperkuat laporan. Harapan saya, DKPP menilai dengan objektif sehingga kebenaran bisa terungkap.” Ujar Arip.
“Kami tidak ingin demokrasi ternodai. Karena itu, saya bersaksi agar apa yang keliru bisa diperbaiki. Penyelenggara pemilu seharusnya menjadi teladan, bukan justru melanggar etik yang mereka wajib jaga.” Ucapnya kepada Awak media. (Ajat)
