Ucapan itu memicu kemarahan serta kekecewaan di kalangan jurnalis yang menilai bahwa tindakan tersebut telah mencederai marwah profesi pers.
Halim Saepudin, Ketua Umum DPP FORWAPI (Forum Wartawan Priangan), yang memimpin rombongan bersama perwakilan sejumlah organisasi wartawan, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan untuk menimbulkan kegaduhan, melainkan menyelesaikan persoalan secara bijak melalui jalur hukum.
“Intinya kita tabayun. Kami tidak berniat bikin gaduh, tapi mencari solusi terbaik. Jika tidak segera ditindaklanjuti, masalah ini bisa melebar dan merusak hubungan antara pemerintah desa dengan insan pers maupun masyarakat,” ujarnya.
Kedatangan para wartawan tersebut diterima langsung oleh KBO Reskrim Polres Ciamis, Iptu Ateng Budiono, yang menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut secara terbuka dan profesional.
“Kami akan memediasi pihak media dan organisasi dengan yang bersangkutan, Kepala Desa Mekarmukti Asep Ari/Ibro. Kami juga akan mengundang PPDI dan APDESI Kabupaten Ciamis agar turut terlibat dalam penyelesaian ini,” ungkapnya.
Iptu Ateng menuturkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dan memastikan informasi terbaru akan disampaikan kepada insan pers.
“Jika memungkinkan, mediasi akan dilaksanakan hari Rabu atau Kamis. Harapannya semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.”
Di akhir pernyataan, ia mengajak seluruh media dan unsur pemerintahan untuk tetap menjalin sinergi demi kemajuan Kabupaten Ciamis.
“Kami berharap jurnalis dan instansi lain semakin bersinergi membangun Kabupaten Ciamis dan Indonesia,” pungkasnya. (Ajat)
