Kilaspendidikan.com. Berita Tasikmalaya –Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Rabu (8/10/2025) Kota Tasikmalaya melakukan audiensi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya terkait proyek Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan abrasi sungai di Sindangjaya, Kecamatan Cikalong, senilai sekitar Rp4,9 miliar.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab jurnalis dalam memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Namun, pertemuan belum menghasilkan penjelasan menyeluruh karena sejumlah pihak teknis dan direksi proyek belum dapat hadir, sehingga pelaksanaan audiensi akan dijadwalkan ulang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlok) BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Cahyono Rahmat, S.T., menyampaikan apresiasinya atas langkah yang dilakukan AWP. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati permintaan klarifikasi dari rekan-rekan media.
“Saya sebagai Kabid Darlok sangat menghormati permintaan dan klarifikasi yang disampaikan rekan-rekan jurnalis AWP. Itu bagian dari hak publik untuk tahu,” ujar Cahyono Rahmat usai audiensi di kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (8/10/2025).
Meski demikian, Cahyono mengaku belum bisa memberikan keterangan secara utuh karena baru menjabat selama satu minggu.
“Mohon maaf bila jawaban kami belum bisa memberikan klarifikasi secara utuh, karena saya baru ditugaskan seminggu. Selain itu, beberapa hal terkait pekerjaan berada di ranah direksi,” jelasnya.
Cahyono juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi keterlambatan pencairan dana proyek tersebut. Menurutnya, apabila dana tidak segera cair, ada kemungkinan pekerjaan tidak dapat dibayar sesuai nilai kontrak.
“Saya khawatir kalau proses pencairan dan penyelesaian administrasi terlalu lama, uangnya tidak cair dan pekerjaan itu tidak terbayar. Ini juga yang sedang kami koordinasikan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya berfokus menunggu hasil audit BPKP dan berupaya agar audiensi berikutnya dapat dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk direksi, penyedia, pengawas, tim teknis, serta unsur Inspektorat yang melakukan pemeriksaan lapangan.
