kilaspendidikan.com, Berita Tasikmalaya – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya yang sempat viral di portal media Kilaspendidikan.com pada 8 Agustus 2025 berjudul “Dugaan Pungutan Bansos di Kelurahan Cilamajang, Kawalu Kota Tasikmalaya Jadi Sorotan Publik” dan pada 11 Agustus 2025 dengan judul “Dugaan Pungli Bansos di Kawalu Tasikmalaya, 17.349 KPM Terdampak, Pengawasan Dinilai Lemah”, tim media kembali melakukan penelusuran guna memperoleh informasi lanjutan.
Pada Selasa malam hingga Rabu (12/08/2025), tim kilaspendidikan.com menghadiri undangan klarifikasi dari pihak RT dan RW Kelurahan Cilamajang terkait dugaan pungutan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos beras cadangan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Bulog.
H. A, selaku Ketua RW, menjelaskan bahwa keterangan Lurah sebelumnya memang benar, namun tidak ada perintah atau penekanan dari pihak kelurahan kepada RT/RW untuk menarik pungutan. Menurutnya, inisiatif penarikan uang sebesar Rp1.000 tersebut berasal dari RT/RW untuk keperluan konsumsi (susuguh) dan sebagian untuk kegiatan karnaval.
“Memang untuk yang Rp10.000 per karung itu ada, saya akui. Bahkan saya konfirmasi, di setiap kelurahan juga sama. Itu sudah disepakati warga. Ada juga untuk akomodasi dan pembayaran. Kesepakatan ini dibuat untuk meringankan beban warga, supaya mereka tidak perlu datang ke kelurahan yang menghabiskan ongkos dan waktu. Justru warga merasa terbantu karena beras diantar langsung ke rumah,” jelas H. A.
Namun, dari hasil pantauan dan kontrol lapangan, sejumlah pihak menilai bahwa praktik pemotongan bantuan kepada KPM yang tergolong miskin, sangat miskin, dan rentan miskin ini tetap melanggar aturan. Aktivis setempat meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan menindak pihak-pihak yang bermain dalam penyaluran bansos beras tersebut.
