kilaspendidikan.com, Berita Tasikmalaya — Proyek Normalisasi Irigasi Cikalang 2 Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang merupakan bagian dari Program Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5,6 miliar, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Proyek yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dengan kontraktor utama PT Hutama Karya (Persero) tersebut dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan baik dari sisi teknis, administrasi, hingga dampak sosial.
Pada prinsipnya, masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap program Inpres Tahap III sebagai bagian dari percepatan pembangunan prioritas nasional, termasuk normalisasi irigasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga.
Namun demikian, dukungan tersebut disertai harapan agar pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kekhawatiran masyarakat mencuat lantaran progres pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari target.
Dengan durasi kontrak yang hanya sekitar dua bulan dan kini tersisa beberapa hari menjelang berakhirnya masa kontrak, progres pekerjaan disebut belum mencapai 50 persen. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa kontrak proyek terkesan dipaksakan demi sekadar menyerap anggaran.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kualitas pekerjaan, khususnya terkait hasil pengukuran elevasi saluran irigasi yang dinilai belum memberikan kepastian apakah air nantinya dapat mengalir secara optimal.
Hal tersebut mendorong warga untuk mempertanyakan dokumen perencanaan dalam audiensi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cibeureum bersama BBWS Citanduy, PT Hutama Karya (Persero), serta perwakilan subkontraktor.
Namun, audiensi tersebut dinilai tidak memberikan kejelasan. Pihak BBWS Citanduy menyatakan dokumen perencanaan berada di PUPR Kota Tasikmalaya, sementara pihak PUPR Kota Tasikmalaya yang memiliki kewenangan atas Irigasi Cikalang 2 sekaligus sebagai pengusul program, tidak hadir dalam forum tersebut.
Minimnya pengawasan lapangan juga menjadi sorotan. Sejumlah pekerja mengaku tidak dibekali gambar teknis sebagai acuan kerja. Hal ini memunculkan kesan lemahnya kontrol dari BBWS Citanduy maupun kontraktor utama, sehingga pekerjaan di lapangan terindikasi dikerjakan secara asal-asalan.
