kilaspendididkan.com, Berita Tasikmalaya – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan publik. Proyek peningkatan jaringan irigasi permukaan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp.195.000.000 tersebut diduga menyimpan persoalan administrasi terkait kepengurusan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Proyek yang dikerjakan oleh P3A “Fajar Laksana Manggung Sari” dengan masa pelaksanaan selama 45 hari kalender itu diketahui dipimpin oleh Mumu selaku Ketua P3A. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Mumu juga disebut menjabat sebagai Kepala Dusun atau Kepala Wilayah Manggung Sari di Desa Tanjung Sari.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya rangkap jabatan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan program yang bersumber dari dana negara.
Sejumlah regulasi mengatur bahwa P3A merupakan organisasi petani yang bersifat mandiri dan bukan bagian dari struktur pemerintahan desa. Ketentuan tersebut di antaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, serta sejumlah ketentuan lain yang mengedepankan prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat.
Untuk memastikan informasi tersebut, awak media terlebih dahulu meninjau lokasi pelaksanaan proyek sebelum mendatangi Kantor Desa Tanjung Sari guna meminta konfirmasi.
Di kantor desa, salah seorang perangkat desa membenarkan bahwa Mumu merupakan Kepala Wilayah Manggung Sari. Namun, yang bersangkutan tidak berada di kantor saat awak media datang.
“Benar Pak, Pak Mumu itu Kepala Wilayah Manggung Sari. Tapi sekarang tidak ada di kantor, malah jarang masuk kantor desa. Coba saja ke rumahnya,” ujar salah seorang perangkat desa.
